kepala Bappeda Lampung, Mulyadi Irsan, MT memimpin rapat penyusunan Rispam Lampung,5 mei 2021 di Aula Bappeda Lampung.
Tabik punn,
Dalam upaya penyediaan air minum yang layak dan aman untuk masyarakat, Di atur dalam UU no 14 Tentang Pemerintah Daerah yang menjadikan penyediaan air minum untuk masyarakat merupakan urusan wajib bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat dalam urusan penyediaan air minum bagi warga Tubaba dilakukan melalui dua skema yaitu Spam berbasis masyarakat dan Spam IKK yang dikelola oleh UPTD Air Minum. Spam ini sebagian besar merupakan Jaringan perpipaan.
UPTD Air Minum Tubaba mengelola tujuh unit Spam yang merupakan Spam IKK dan Perdesaan.
Dari tujuh unit Spam tersebut sudah ada tiga sampai empat unit yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Tiyuh.
Kepala UPTD AIR MINUM Tubaba, Wayan Sudiartana menyampaikan pihaknya sedang mengkaji readiness kriteria untuk menindaklanjuti Arahan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Pak Mulyadi Irsan,MT dalam acara penyusunan Rispam Provinsi Lampung di Aula Bappeda Provinsi Lampung pada tanggal 5 mei 2021.
Untuk transformasi menjadi PDAM setidaknya Pemda harus menyiapkan Perda tentang Spam yang didalamnya memuat retribusi pemakaian air bersih serta bisnis plan jangka panjang,'ungkap wayan.
Tahun ini kami akan menata jaringan perpipaan di semua unit produksi dan berkonsultasi kepada Balai BPPW Lampung untuk membuatkan reservoir untuk unit distribusi di empat Unit Spam Tubaba,selain itu juga dalam review Rencana induk Spam Tubaba kami ada wacana program pengembangan depot air minum yang nantinya kita distribusikan kepada masyarakat secara gratis,ini bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat yang sedang dilanda pandemi. Untuk lokasi pengembangan ini akan kita pusatkan di Unit Spam pulung kencana,' sambungnya.
Spam Tubaba akan bertrasformasi menjadi PDAM atau menyerahkan unit Spam tersebut secara mandiri dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah tiyuh.
Evaluasinya dari dua unit Spam yang sudah kita serahkan pengelolaanya kepada Tiyuh, dua unit spam itu tidak di operasikan yaitu Spam wonorejo dan Spam sumberjaya. Pihak Pu sudah pernah menanyakan perihal ini kepada pemerintah tiyuh, kepala tiyuh mengaku tidak sanggup untuk biaya operasionalnya dan mereka lebih memilih sumur bor yang berbasis masyarakat karena lebih terjangkau.
Dinas pupr Tubaba tetap akan mendorong pengelolaan Spam secara mandiri ini kepada pemerintah tiyuh agar capaian akses air minum layak dan aman 100% di tiyuh tiyuh Tubaba dapat tercapai pada 2024 mendatang.
Kita sedang mendata iddle capacity dan uodate kondisi keberfungsian sumur sumur air dalam yang ada di tubaba yang dibangun sehak 2010 hingga 2021 baik dari APBN,DAK,APBD Prov, APBD Kab, Dana Desa,Pamsimas dll semua kita data iddle capacity nya yang nanti akan kita sandingkan dengan Review Rispam Tubaba dan Provinsi Lampung sehingga upaya penyediaan Air minum Tubaba terukur dan terstruktur dengan data yang baik.
Dari hasil inventarisasi iddle capacity sementara didapat lebih dari 1000 L/dtk air baku yang belum kita manfaatkan di Tubaba, per 1L/dtk bisa melayani 80 SR berarti ada potensi 80.000 sr lagi yang bisa kita kembangkan dengan pengembangan pipanisasi sedangkan total penduduk dari data sensus penduduk BPS Tubaba 2020 ada 286.162 jiwa, yang jika di proyeksikan dengan total rumah tangga sebesar 71.541 kk, implikasinya ialah cadangan iddle capacity tubaba sudah cukup bahkan melebihi dari kebutuhan total jumlah penduduknya. terkait ini, Kepala Dinas Pupr Tubaba, Bpk. Iwan Mursalin,MT sudah memerintahkan jajarannya untuk mengikuti program Hibah Air minum 2021 dengan usulan 5000 sr, pelaksanaannya akan tersebar di seluruh tiyuh Tubaba. ().